Menolak Lupa Kejayaan Bahari: Silsilah Kebangkitan Hari Maritim Nasional

Menolak Lupa Kejayaan Bahari: Silsilah Kebangkitan Hari Maritim Nasional

JAKARTA — Di bawah langit biru yang membentang di atas Kepulauan Nusantara, deru ombak bergulung memecah karang, membawa kembali ingatan kolektif bangsa ini pada sebuah komitmen besar yang dicetuskan lebih dari setengah abad silam. 

Indonesia, sebuah wilayah yang dua pertiga luasnya adalah hamparan laut, tidak sekadar mewarisi air dan garam, melainkan sebuah takdir sebagai bangsa bahari yang berdaulat. Setiap tanggal 23 September, tanah air memperingati Hari Maritim Nasional, sebuah momentum sakral untuk menengok kembali kompas sejarah yang mengarahkan jati diri bangsa ke tengah samudra.

Babak Awal: Seruan Maritim dari Pemimpin Besar RevolusiKisah ini tidak dimulai dari ruang hampa, melainkan dari kegelisahan seorang proklamator. 

Pada tahun 1963, Presiden Soekarno dengan lantang menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memunggungi lautnya. Beliau menyadari bahwa kekuatan sejati Nusantara terletak pada kemampuan mengelola dan mempertahankan wilayah perairannya.

Atas gagasan besar tersebut, diselenggarakanlah Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I pada 23 September 1963. Pertemuan bersejarah ini berkumpul bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi untuk meletakkan cetak biru (blueprint) pembangunan maritim Indonesia. 

Munas ini menjadi titik balik penting yang mengubah cara pandang bangsa, dari yang semula berorientasi daratan (agraris-kontinental) kembali ke akar aslinya: sebuah peradaban maritim yang kuat.Untuk mengabadikan semangat pergerakan tersebut, pemerintah meresmikan momentum ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 249 Tahun 1964. 

Sejak saat itu, tanggal 23 September secara resmi ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional, mengukuhkan tekad bulat bahwa laut adalah masa depan kita.

Pilar Kedaulatan: Jiwa Deklarasi Djuanda

Membahas Hari Maritim Nasional tidak akan lengkap tanpa menyinggung Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Sebelum deklarasi ini lahir, wilayah laut Indonesia terfragmentasi oleh aturan kolonial Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939, yang menetapkan laut teritorial hanya sejauh 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau. 

Akibatnya, kapal-kapal asing bebas lalu lalang di laut pedalaman di antara pulau-pulau kita.

Deklarasi Djuanda mendobrak batasan tersebut dengan menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang mempunyai hubungan dengan daratan maritim Indonesia adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat inilah yang kemudian melandasi lahirnya Munas Maritim 1963. 

Hari Maritim Nasional menjadi simbol penegasan kembali atas kedaulatan penuh yang berhasil diakui secara internasional melalui konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982.

Menatap Masa Depan: Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaLebih dari enam dekade sejak Munas Maritim pertama, tantangan Indonesia kini telah bertransformasi.

Peringatan sejarah ini bukan lagi sekadar seremoni mengenang masa lalu, melainkan sebuah refleksi aktif untuk menjaga kedaulatan ekonomi, ekologi, dan keamanan laut Nusantara.

Dari kapal-kapal tradisional bersayap kayu seperti Phinisi yang legendaris, hingga kapal-kapal patroli modern milik TNI Angkatan Laut yang menjaga batas wilayah, semua bergerak di bawah satu visi yang sama: Indonesia: Poros Maritim Dunia. 

Menjaga kekayaan laut dari eksploitasi ilegal dan merawat ekosistem pesisir adalah cara generasi hari ini menerjemahkan amanat besar dari tahun 1964. Laut bukan pemisah antar pulau, melainkan jembatan emas yang menyatukan bangsa, jaga kabuyutan jaga NKRI, NKRI harga mati.