Menuntut Keadilan | Gasantana Soroti Ketimpangan Penegakan Hukum dalam Tambang Ilegal di Tasikmalaya

GASANTANA,Com | Tasikmalaya, 25 Mei 2025 - Ketua Umum Galunggung Sakti Nusantara Kencana (Gasantana), Hadi Permana, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan dalam penegakan hukum terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Karangjaya dan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini tidak seharusnya hanya menargetkan penambang kecil yang bekerja secara tradisional, tetapi juga harus mengungkap siapa saja yang menjadi aktor utama di balik jaringan tambang ilegal tersebut.

Hadi menegaskan, jika pihak berwenang benar-benar ingin memberantas tambang ilegal, mereka harus membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk para pemodal dan pihak yang mendalangi kegiatan ilegal ini. "Jangan hanya menyalahkan rakyat kecil yang bekerja karena terdesak ekonomi. Kalau serius ingin menuntaskan masalah ini, bongkar aktor besar yang ada di balik layar," ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan setelah penangkapan dua warga setempat, yang ditahan karena diduga menambang emas secara ilegal di kawasan hutan milik Perhutani.

Hadi juga menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum yang menurutnya masih bersifat sepihak dan belum menyentuh akar masalah. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali menjadi korban dari ketidakjelasan regulasi dan permainan oknum yang mencari keuntungan dari kekosongan hukum terkait tambang. "Penambang kecil ini hanya bagian dari ujung masalah. Di belakang mereka ada pihak-pihak yang jauh lebih besar yang seharusnya lebih dulu ditindak. Negara harus hadir dengan keadilan, bukan hanya menindak yang lemah," tambahnya.

Untuk itu, Gasantana berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada para penambang kecil yang terjerat dalam kasus serupa. Selain itu, organisasi ini telah mengirimkan surat kepada sejumlah lembaga pemerintah guna menuntut kejelasan soal proses perizinan tambang rakyat (IPR), yang hingga kini belum juga selesai. Hadi juga mengingatkan bahwa selama izin tambang rakyat belum terbit, seluruh aktivitas tambang harus dihentikan, tetapi jangan sampai masyarakat yang bekerja dengan niat mencari nafkah justru menjadi korban.

Hadi mengkritik pendekatan hukum yang selama ini masih bersifat reaktif dan belum menyelesaikan akar masalah. Ia berharap agar pemerintah dan aparat bisa bekerja sama secara lebih transparan dalam mengungkap jaringan tambang ilegal, dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengawasi aliran modal dan distribusi bahan kimia berbahaya, seperti boraks, yang selama ini menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan tambang ilegal. "Ini bukan hanya soal penambang kecil, ada sistem yang jauh lebih besar yang harus dibongkar," tegasnya.

Kepada aparat penegak hukum, Hadi berharap agar mereka lebih bijaksana dalam menindak aktivitas tambang ilegal, tanpa menyudutkan pihak yang lemah, seperti penambang tradisional yang tidak memahami seluk-beluk perizinan. Sebab, jika tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengawasan dan peraturan yang ada, masalah tambang ilegal ini akan terus berlangsung.